Wali Kota Bima Buka Rakor PBJ Bersama LKPP RI untuk Sapu Bersih Praktik Kecurangan

Wali Kota Bima Buka Rakor PBJ Bersama LKPP RI untuk Sapu Bersih Praktik Kecurangan. Media Realitantb.com

Kota Bima, Realita NTB.- Wali Kota Bima, H. A. Rahman H. Abidin, SE., membuka secara resmi Rapat Koordinasi (Rakor) Pendampingan Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) di Aula Maja Labo Dahu, Selasa 10/11/2026. 

Kegiatan ini menjadi langkah tegas Pemerintah Kota (Pemkot) Bima dalam menyapu bersih praktik kecurangan pengadaan di lingkungannya.

Rakor ini menghadirkan Tim Pendamping dari Direktorat Advokasi Pemerintah Daerah Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) RI. 

Kolaborasi ini bertujuan memperkuat tata kelola pengadaan yang transparan, akuntabel, efektif, dan patuh hukum.

Dalam sambutannya, Wali Kota Rahman menegaskan bahwa PBJ merupakan roda penggerak utama pembangunan daerah. 

Oleh karena itu, pelaksanaannya wajib mengedepankan efisiensi dan kepatuhan mutlak terhadap regulasi terbaru, yakni Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 yang telah diubah terakhir melalui Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025. 

Namun, di balik komitmen tersebut, Wali Kota juga memberikan peringatan keras kepada jajarannya. 

Orangan nomor satu di Kota Bima juga membeberkan hasil evaluasi Rapat Koordinasi Pencegahan Korupsi bersama Koordinator Supervisi Wilayah V KPK RI pada satu (1) September 2026 lalu, yang menemukan adanya indikasi pemecahan paket pengadaan di sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) demi menghindari proses tender.

"Saya tegaskan di forum ini, praktik-praktik mengakali aturan seperti itu tidak boleh terjadi lagi di lingkungan Pemerintah Kota Bima! Seluruh jajaran harus melaksanakan ketentuan pengadaan secara benar dan bertanggung jawab," ujar Rahman dengan nada tinggi.

Sebagai bentuk transparansi dan perbaikan sistem, Pemkot Bima bergerak cepat dengan mengambil tiga langkah strategis, 

yang pertama, menerbitkan Surat Edaran Wali Kota terkait penguatan reviu perencanaan pengadaan di setiap OPD melalui Bagian LPBJ Setda Kota Bima.

Yang kedua, mengajukan permohonan resmi pendampingan konsolidasi paket pengadaan kepada LKPP RI. Dan yang ketiga yakni mengoordinasikan asistensi langsung di lapangan bersama Tim Advokasi LKPP RI. 

Ia juga menginstruksikan seluruh Kepala Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran (PA), Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), serta jajaran LPBJ untuk memanfaatkan momentum ini. 

Tak hanya itu Walikota juga melarang keras manipulasi pemaketan, baik memecah paket untuk menghindari tender maupun menggabungkan paket secara ilegal.

Lebih lanjut, Ia menitipkan tiga instruksi utama yang wajib dijalankan oleh seluruh aparatur Pemkot Bima, yang pertama transparansi penuh untuk melaksanakan pengadaan secara terbuka, kompetitif, dan nondiskriminatif. 

Kedua Kepatuhan regulasi dalam menjalankan tugas dengan integritas tinggi dan patuh pada aturan yang berlaku dan yang terakhir nol penyimpangan, artinya menghindari segala bentuk penyalahgunaan wewenang, pemborosan, dan kebocoran keuangan negara.

Wali Kota diakhir sambutannya menyampaikan apresiasi mendalam kepada Tim Direktorat Advokasi Pemerintah Daerah LKPP RI atas asistensi langsung yang diberikan. 

Karena menurutnya, kehadiran LKPP RI adalah suplemen penting untuk mewujudkan birokrasi yang bersih dan bebas korupsi.

"Melalui pendampingan ini, mari kita buktikan bahwa Pemerintah Kota Bima siap menjadi teladan dalam tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan berintegritas," pungkasnya sebelum membuka acara secara resmi. (RED)