Pimpin Rakor, Wali Kota Tekankan Kebersihan Lingkungan, Penanganan Air Bersih, dan Isu LGBT

Pimpin Rakor, Wali Kota Tekankan Kebersihan Lingkungan, Penanganan Air Bersih, dan Isu LGBT. Media Realitantb.com

Kota Bima, Realita NTB.- Wali Kota Bima, H. A. Rahman, S.E., memimpin Rapat Koordinasi Pemerintah Kota Bima di Aula Maja Labo Dahu, Kantor Wali Kota Bima. Senin 19/10/2026. 

Rapat tersebut dihadiri Sekretaris Daerah, seluruh Staf Ahli, Asisten, Kepala OPD, Kepala Bagian, Camat, dan Lurah se-Kota Bima, dengan agenda membahas sejumlah persoalan strategis yang membutuhkan perhatian dan tindak lanjut bersama.

Salah satu perhatian utama Wali Kota adalah persiapan menghadapi kunjungan Tim Pemantau Adipura Tahun 2026 dari Kementerian Lingkungan Hidup, PUSDAL Bali Nusra, dan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi NTB pada periode penilaian 19–28 Oktober 2026. 

Dari tujuh daerah di NTB yang menjadi sasaran penilaian, Kota Bima menjadi salah satunya. 

Wali Kota menegaskan bahwa kesiapan menghadapi penilaian tersebut merupakan tanggung jawab seluruh jajaran pemerintah, bukan hanya Dinas Lingkungan Hidup. 

Kebersihan dan penataan lingkungan harus menjadi perhatian utama, mulai dari jalan, pasar, kawasan permukiman, fasilitas umum, perkantoran, saluran drainase, hingga tempat pembuangan sampah.

Wali Kota secara khusus meminta Camat dan Lurah turun langsung memantau wilayah masing-masing, mengidentifikasi titik-titik yang masih kotor, sampah yang belum tertangani, serta fasilitas kebersihan yang perlu dibenahi. 

Koordinasi dengan DLH dan OPD terkait harus segera dilakukan, dengan melibatkan RT/RW, petugas kebersihan, pelaku usaha, pengelola pasar, sekolah, dan masyarakat. 

Ia juga mengingatkan agar setiap persoalan lingkungan ditindaklanjuti secara nyata, bukan sekadar didokumentasikan dan dilaporkan, terlebih di tengah masyarakat yang semakin kritis terhadap kondisi lingkungan.

Selain kebersihan, Wali Kota menyoroti potensi kesulitan air bersih akibat kemarau panjang. OPD terkait diminta segera mengidentifikasi kelurahan, lingkungan, serta jumlah kepala keluarga yang terdampak. 

Camat dan Lurah juga harus mengetahui jadwal distribusi air, lokasi pelayanan, serta jumlah warga yang sudah maupun belum terlayani. 

Koordinasi lintas-OPD perlu diperkuat agar masyarakat, terutama di wilayah paling terdampak, tetap memperoleh akses air bersih untuk kebutuhan sehari-hari.

Wali Kota juga menegaskan pentingnya kepekaan aparatur terhadap keluhan masyarakat, baik terkait pelayanan publik maupun kebutuhan dasar lainnya. 

Walikota juga meminta Camat dan Lurah tidak hanya menunggu laporan masuk, tetapi aktif turun ke lapangan untuk melihat kondisi warga dan memastikan adanya penyelesaian. 

Wali Kota juga mengingatkan terkait keresahan masyarakat mengenai isu LGBT dan kegiatan yang diduga menimbulkan persoalan ketertiban, ia meminta Camat dan Lurah mengetahui aktivitas yang berlangsung di wilayahnya, khususnya kegiatan yang menggunakan fasilitas umum. 

Apabila terdapat laporan dugaan pelanggaran aturan, ketidaksesuaian dengan norma, atau gangguan ketertiban, penanganannya harus dikoordinasikan dengan OPD dan instansi berwenang untuk diverifikasi dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku.

Menutup arahannya, Wali Kota mengingatkan seluruh jajaran agar terus menjaga semangat pengabdian kepada masyarakat. 

Ia menekankan bahwa keberhasilan pemerintah tidak hanya diukur dari laporan dan kegiatan administratif, tetapi juga dari kehadiran aparatur di tengah masyarakat serta tindak lanjut nyata terhadap persoalan yang dihadapi warga. (RED)