PKH Daerah Resmi Diluncurkan, Walikota Bima: Kuota Penerima Ditargetkan Naik Jadi 2.000 Keluarga di 2027

PKH Daerah Resmi Diluncurkan, Walikota Bima: Kuota Penerima Ditargetkan Naik Jadi 2.000 Keluarga di 2027. Media Realitantb.com 

Kota Bima, Realita NTB.- Pemerintah Kota Bima mulai menyalurkan Program Keluarga Harapan (PKH) Daerah Tahun 2026 kepada 1.200 keluarga penerima manfaat. 

Program bantuan sosial yang menjadi salah satu janji politik pemerintah daerah itu diluncurkan melalui pencairan perdana di kawasan utara Alun-alun Lapangan Serasuba, Kamis, 11/06/2026. 

Dalam kesempatan itu, Wali Kota Bima, A. Rahman H. Abidin, menyatakan pemerintah berencana memperluas cakupan penerima manfaat pada tahun depan. 

Jika kondisi keuangan daerah memungkinkan, jumlah penerima PKH Daerah akan ditambah sekitar 800 keluarga sehingga total penerima mencapai 2.000 keluarga.

“Pemerintah ingin memastikan semakin banyak masyarakat yang merasakan manfaat program ini. Kami akan terus berupaya memperluas jangkauan bantuan sebagai bagian dari strategi pengurangan kemiskinan,” kata Rahman dalam sambutannya.

Program PKH Daerah disiapkan untuk menjangkau kelompok masyarakat yang belum memperoleh bantuan sosial dari pemerintah pusat. 

Sasaran utamanya adalah warga kategori desil 1 hingga desil 5, termasuk lanjut usia, penyandang disabilitas, dan keluarga miskin yang memenuhi persyaratan.

Menurut Rahman, penetapan penerima dilakukan melalui tahapan verifikasi berjenjang, mulai dari usulan masyarakat di tingkat kelurahan, pengecekan lapangan, hingga validasi oleh Dinas Sosial. 

Mekanisme tersebut diterapkan untuk memastikan bantuan diberikan kepada warga yang benar-benar membutuhkan.

Pada tahun ini, setiap keluarga penerima memperoleh bantuan sebesar Rp200 ribu per bulan yang dicairkan setiap triwulan melalui sistem perbankan. 

Pemerintah menggandeng BRI sebagai mitra penyalur guna menjamin proses pencairan berlangsung aman dan transparan.

Kepala BRI Cabang Bima menyatakan dukungannya terhadap pelaksanaan program tersebut. 

Ia menilai PKH Daerah menjadi bentuk perhatian pemerintah terhadap masyarakat rentan sekaligus mendorong tata kelola bantuan yang lebih akuntabel melalui layanan perbankan.

Dalam acara tersebut, Wali Kota bersama Wakil Wali Kota Bima, Feri Sofiyan, menyerahkan secara simbolis buku tabungan dan bantuan kepada lima perwakilan penerima manfaat.

Orang nomor satu dikota Bima ini, mengingatkan agar bantuan yang diterima digunakan untuk kebutuhan prioritas keluarga seperti pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan pokok sehari-hari. 

Tak hanya itu, Walikota juga menegaskan bantuan sosial tidak boleh dipandang sebagai tujuan akhir, melainkan sarana untuk memperkuat ketahanan ekonomi keluarga.

“Bantuan ini harus menjadi penyangga ekonomi rumah tangga sekaligus langkah menuju kehidupan yang lebih mandiri,” ujarnya.

Pemerintah Kota Bima berharap PKH Daerah menjadi instrumen tambahan dalam upaya menekan angka kemiskinan dan kemiskinan ekstrem. 

Untuk itu, Rahman mengajak seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah, dunia usaha, pendamping sosial hingga masyarakat, memperkuat kolaborasi dalam mendukung program pengentasan kemiskinan di daerah.

Peluncuran program tersebut turut dihadiri Sekretaris Daerah Kota Bima, jajaran staf ahli dan asisten, kepala organisasi perangkat daerah, camat, lurah, serta pihak BRI sebagai mitra penyalur bantuan. (RED)