Rapat Paripurna DPRD Kota Bima terhadap LPJ APBD 2024, Fraksi sepakat untuk dibahas lebih lanjut.
Kota Bima, Realita NTB.- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bima menggelar Rapat Paripurna ke-3 pada Selasa 24/06/2025, dalam rangka penyampaian Pemandangan Umum Fraksi-fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bima Tahun Anggaran 2024.
Rapat yang berlangsung di Ruang Sidang Utama DPRD Kota Bima tersebut dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPRD Kota Bima, M. Ryan Kusuma Permadi SH.
Hadir juga Walikota Bima yang diwakili oleh Asisten III Setda Kota Bima M. Saleh, para anggota dewan, serta jajaran OPD lingkup Pemerintah Kota Bima.
Dalam rapat tersebut, masing-masing fraksi menyampaikan pandangan umum mereka terhadap Raperda LPJ APBD 2024, dan sepakat untuk dibahas lebih lanjut pada tingkat yang lebih tinggi.
Dalam paripurna tersebut masing-masing fraksi menyampaikan pandangan umumnya terhadap laporan Pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan APBD tahun anggaran 2024.
Fraksi PAN, Demokrat, Nasdem, PKS, Golkar, dan Merah Putih secara umum menerima dan memahami laporan Pertanggungjawaban APBD Kota Bima tahun 2024.
Fraksi PAN, yang disampaikan oleh Juru Bicara Fifi Deliana Febrianti, mengapresiasi capaian WTP yang ke-11 kalinya terhadap laporan keuangan Kota Bima dan meminta agar capaian ini terus dipertahankan.
Fraksi Demokrat, Nasdem, dan PKS juga menyampaikan apresiasi yang sama dan meminta agar laporan Pertanggungjawaban APBD Kota Bima tahun 2024 dapat dibahas lebih lanjut.
Sementara dua fraksi yakni Fraksi Golkar dab Fraksi Merah Putih telah disampaikan langsung sebelum paripurna ini berlangsung.
Dengan penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi ini, diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan untuk pembahasan lebih lanjut tentang laporan Pertanggungjawaban APBD Kota Bima tahun 2024.
Paripurna ini merupakan agenda penting dalam proses pembahasan Raperda tentang LPJ Pelaksanaan APBD Kota Bima tahun anggaran 2024.
Sebelum Paripurna ditutu, salah satu anggota Dewan dari Partai PKS Asna Madilau meminta pihak OPD, agar dapat menertibkan sejumlah gelandangan yang beraktifitas di perempatan jalan.
"Kalau bisa dikembalikan di daerahnya masing-masing karena itu akan menggangu aktifitas pengguna jalan di wilayah Kota Bima,"
Haerun Yasin menyampaikan bahwa paripurna pemandangan fraksi, ini bukan sifatnya serimonial.
Haerun juga menyampaikan bahwa PAD hingga saat ini masih bersifat Stagnan " kami meminta pihak eksekutif untuk terus mendorong peningkatan PAD di Kota Bima.
Haerun juga Meminta Dinas perhubungan untuk dapat tertibkan rambu lalu lintas, karena disana sering terjadi kecelakaan bahkan ada yang memakan korban. (RED)
0 Komentar