Bahas BBM, Beras dan Pupuk Jelang Musim Tanam, Wali Kota Bima Ikuti Rakor Bersama Gubernur NTB

Bahas BBM, Beras dan Pupuk Jelang Musim Tanam, Wali Kota Bima Ikuti Rakor Bersama Gubernur NTB. Media Realitantb.com

Kota Bima, Realita NTB.- Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) bersama pemerintah kabupaten/kota memperkuat koordinasi untuk mengantisipasi persoalan strategis daerah, mulai dari ketersediaan bahan bakar minyak (BBM), cadangan pangan pemerintah, hingga pasokan pupuk bagi petani menjelang musim tanam. Senin 19/10/2026. 

Pembahasan tersebut berlangsung dalam Rapat Koordinasi (Rakor) melalui video conference bersama Gubernur NTB, Lalu Muhammad Iqbal, Senin 19/10/2026. 

Wali Kota Bima, H. A. Rahman H. Abidin, S.E., mengikuti kegiatan tersebut dari ruang pusat kendali Command Center Kota Bima, didampingi Sekretaris Daerah Kota Bima, serta Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Bima..

Rakor ini menjadi forum untuk menyamakan langkah pemerintah daerah dalam merespons berbagai isu yang berkembang di masyarakat, terutama menyangkut stabilitas pangan dan energi, kondisi sosial, serta kesiapan distribusi kebutuhan pokok.

Gubernur NTB menekankan pentingnya kewaspadaan dan koordinasi lintas sektor agar berbagai persoalan dapat diantisipasi sejak dini dan tidak berkembang menjadi gangguan yang lebih luas.

Dalam pemaparan pada rakor tersebut, Kepala Bulog NTB menyampaikan bahwa stok beras di wilayah NTB masih dalam kondisi aman untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Sementara itu, Pertamina NTB memaparkan kondisi pasokan dan distribusi BBM serta LPG di seluruh wilayah NTB. Distribusi BBM ditopang tiga depot utama, yakni Depot Ampenan, Depot Badas di Sumbawa, dan Depot Bima, dengan pasokan yang didukung pengiriman dari Manggis dan Tuban.

Berdasarkan laporan Pertamina dalam rakor, ketahanan stok berbeda menurut jenis produk. Pertalite diperkirakan memiliki ketahanan stok sekitar empat hari, sedangkan Biosolar sekitar 30 hari. Adapun ketahanan stok LPG dilaporkan berada pada kisaran empat hari.

Pertamina juga menjelaskan bahwa penyaluran LPG telah ditingkatkan sekitar 200 persen menjelang pelaksanaan MotoGP, sehingga stok di sejumlah pangkalan masih mencukupi.

Untuk menjaga kelancaran distribusi, Pertamina terus memantau persediaan di SPBU dan memprioritaskan pengiriman ke lokasi yang stoknya mulai menipis, terutama di jalur lintas, kawasan perkotaan, dan jalur pariwisata. 

Sejumlah SPBU juga disiapkan beroperasi selama 24 jam, didukung petugas pengatur antrean untuk mengantisipasi kepadatan kendaraan.

Pertamina mengimbau masyarakat agar tetap tenang dan tidak melakukan pembelian BBM maupun LPG secara berlebihan. Pemerintah daerah juga diharapkan ikut mengedukasi masyarakat agar menggunakan energi secara bijak dan tidak mudah terpengaruh informasi yang belum terverifikasi.

Selain menjaga ketersediaan pangan dan energi, rakor turut menyoroti pentingnya memastikan pasokan pupuk bagi petani menjelang musim tanam agar kegiatan pertanian tidak terkendala oleh persoalan distribusi sarana produksi.

Dalam kesempatan tersebut, Wali Kota Bima H. A. Rahman H. Abidin, S.E., menyampaikan laporan mengenai kondisi kekeringan dan krisis air bersih yang melanda Kota Bima.

Ia menjelaskan, Pemerintah Kota Bima telah menetapkan status tanggap darurat menyusul krisis air bersih yang berdampak pada 21 kelurahan. Pemkot Bima terus melakukan penanganan melalui pendistribusian air bersih kepada masyarakat di wilayah terdampak.

Untuk mendukung kelancaran penanganan tersebut, Wali Kota meminta konfirmasi dan dukungan Pertamina terkait bantuan BBM yang dibutuhkan dalam operasional distribusi air bersih.

Dukungan pasokan BBM dinilai penting agar pelayanan air bersih dapat terus menjangkau masyarakat yang membutuhkan, terutama di tengah kondisi kekeringan yang meluas.

Di sisi lain, Wali Kota melaporkan bahwa kondisi pangan di Kota Bima relatif aman. Penyaluran bantuan pangan dari pemerintah pusat juga masih berlangsung untuk membantu memenuhi kebutuhan pokok masyarakat.

Bantuan tersebut berupa beras sebanyak 10 kilogram per keluarga dan minyak goreng sebanyak empat liter untuk setiap alokasi penyaluran, sesuai ketentuan program yang berlaku.

Melalui rakor tersebut, Pemerintah Kota Bima berharap koordinasi dengan Pemerintah Provinsi NTB, Bulog, Pertamina, dan instansi terkait terus diperkuat, khususnya dalam menjamin kelancaran pasokan BBM, menjaga ketersediaan pangan, memastikan distribusi pupuk, serta mendukung penanganan krisis air bersih.

Sinergi lintas pemerintah dan lembaga diharapkan mampu memastikan kebutuhan dasar masyarakat tetap terpenuhi, sekaligus mengantisipasi potensi gangguan distribusi yang dapat memengaruhi aktivitas ekonomi, pertanian, dan pelayanan publik di daerah. (RED)