Terima Kunjungan Pengawasan Komite II DPD RI, Walikota Bima Paparkan Kondisi Infrastruktur di Kota Bima

Terima Kunjungan Pengawasan Komite II DPD RI, Walikota Bima Paparkan Kondisi Infrastruktur di Kota Bima. Media Realitantb.com 

Kota Bima, Realita NTB.- Wali Kota Bima, H. A. Rahman H. Abidin, S.E., menerima Kunjungan Pengawasan Anggota Komite II Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), Mirah Midadan Fahmid, di ruang kerja Wali Kota Bima, Senin 20/07/2026. 

Kunjungan tersebut dilaksanakan dalam rangka pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan beserta perubahannya melalui Undang-Undang Cipta Kerja, dengan fokus pada kondisi infrastruktur jalan serta konektivitas di daerah.

Dalam pertemuan tersebut, Wali Kota Bima didampingi oleh Kepala Bappeda, Kepala Dinas PUPR, Kepala Dinas Perkim, Kepala Dinas Perhubungan, Kepala Dinas Perikanan, Kepala Dinas Pertanian, Kepala Dinas Sosial, serta Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik.

Pada kesempatan itu, Wali Kota Bima memaparkan berbagai kondisi infrastruktur di Kota Bima yang masih membutuhkan perhatian, khususnya terkait peningkatan kualitas jalan, pemantapan konektivitas antarkawasan, serta penyediaan sarana pendukung seperti penerangan jalan umum.

“Kita gempur pembangunan dari setiap sudut agar seluruh wilayah Kota Bima dapat berkembang secara merata. Namun, untuk mewujudkan hal tersebut, kami masih membutuhkan dukungan pemerintah pusat, terutama dalam pembangunan dan pemantapan konektivitas jalan,” ujar Wali Kota.

Ia menjelaskan bahwa meskipun konektivitas di Kota Bima telah terbentuk, masih diperlukan pemantapan kualitas jalan kota. Kondisi tersebut diperparah dengan bencana banjir yang kerap merusak infrastruktur.

Wali Kota juga menyampaikan bahwa salah satu prioritas pembangunan infrastruktur pada tahun mendatang adalah kawasan Kolo yang akan menjadi lokasi pelaksanaan Program Kampung Nelayan dari Pemerintah Pusat. Oleh karena itu, akses jalan menuju kawasan tersebut perlu diperkuat agar dapat menunjang aktivitas masyarakat dan mendukung keberhasilan program.

Selain peningkatan jalan, Pemerintah Kota Bima juga mengusulkan dukungan pemerintah pusat dalam penyediaan penerangan jalan umum di sejumlah titik yang hingga kini masih minim fasilitas penerangan.

Sementara itu, Anggota Komite II DPD RI, Mirah Midadan Fahmid, menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur jalan merupakan faktor penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Menurutnya, potensi sumber daya alam maupun sumber daya ekonomi tidak akan berkembang secara optimal tanpa didukung konektivitas yang memadai.

“Hilirisasi tidak mungkin terjadi apabila konektivitas belum terbangun dengan baik. Infrastruktur jalan menjadi fondasi utama dalam memperkuat distribusi, mobilitas masyarakat, serta pertumbuhan ekonomi daerah,” ungkap Mirah.

Melalui kunjungan pengawasan ini, diharapkan berbagai masukan dan kondisi riil yang disampaikan Pemerintah Kota Bima dapat menjadi bahan evaluasi sekaligus perhatian pemerintah pusat dalam mendukung percepatan pembangunan infrastruktur jalan. 

Sehingga nanti mampu meningkatkan konektivitas, pelayanan publik, dan kesejahteraan masyarakat Kota Bima. (RED)