Tinjau TPA Oi Mbo, Mori Hanafi Didampingi Wakil Walikota Dukung Penguatan Infrastruktur Persampahan Moderen di Kota Bima

Tinjau TPA Oi Mbo, Mori Hanafi Didampingi Wakil Walikota Dukung Penguatan Infrastruktur Persampahan Moderen di Kota Bima. Rabu 29/04/2026. 

Kota Bima, Realita NTB.- Wakil Wali Kota Bima Feri Sofiyan, SH mendampingi Anggota Komisi V DPR RI Mori Hanafi melakukan peninjauan langsung ke lokasi Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Oi Mbo yang berlokasi di Kelurahan Oi Mbo, Kecamatan Rasana’e Timur. Rabu 29/04/2026. 

Kunjungan ini, untuk melihat secara langsung kondisi eksisting pengelolaan sampah di Kota Bima yang saat ini menghadapi tekanan kapasitas akibat meningkatnya volume produksi sampah masyarakat. 

Dari hasil peninjauan, kondisi TPA Oi Mbo mengalami overload, sehingga membutuhkan penanganan jangka panjang melalui penguatan infrastruktur persampahan yang lebih modern dan terpadu.

Pemerintah Kota Bima merencanakan pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) sebagai solusi strategis pengelolaan sampah perkotaan, yang diharapkan dapat memperoleh dukungan anggaran pemerintah pusat pada Tahun Anggaran 2027.

Wakil Wali Kota Bima menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada Anggota DPR RI Mori Hanafi atas perhatian serta komitmennya dalam mendorong percepatan penanganan persoalan persampahan di daerah.

Wakil Walikota juga menyampaikan, bahwa persoalan sampah menjadi salah satu isu strategis yang membutuhkan perhatian serius dan dukungan lintas sektor, termasuk dari pemerintah pusat

“Kami menyampaikan terima kasih atas dukungan Bapak Mori Hanafi yang terus mengawal kebutuhan daerah di tingkat pusat. Pemerintah Kota Bima berharap adanya dukungan berkelanjutan dari pemerintah pusat agar pengelolaan sampah di Kota Bima dapat ditangani secara lebih modern, ramah lingkungan, dan berkelanjutan,” ujar Wakil Wali Kota.

Ditempat yang sama, Anggota Komisi V DPR RI Mori Hanafi menegaskan komitmennya untuk mendorong dukungan pemerintah pusat, khususnya melalui Kementerian PUPR, dalam pengembangan fasilitas pengelolaan sampah di Kota Bima. 

Ia juga menekankan pentingnya kesiapan pemerintah daerah dalam memenuhi seluruh persyaratan teknis sebelum program pembangunan direalisasikan.

“Banyak program pembangunan usulan daerah sebenarnya sudah dapat diakomodir anggarannya oleh pemerintah pusat. Namun ketika akan dilaksanakan, sering muncul kendala teknis di lapangan, seperti persoalan lahan atau kelengkapan dokumen administrasi. Hal ini harus benar-benar diperhatikan,” tegasnya.

Mori Hanafi juga menambahkan bahwa kesiapan dokumen perencanaan, legalitas lahan, serta kelengkapan administrasi menjadi faktor utama keberhasilan realisasi program pembangunan yang didukung pemerintah pusat.

Kunjungan ini, diikuti unsur Balai Prasarana Permukiman Kementerian PUPR Wilayah NTB, perwakilan Kementerian Lingkungan Hidup, Asisten II Setda Kota Bima, Kepala Bappeda, Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kepala Dinas PUPR, Camat Rasana’e Timur, Lurah Oi Mbo, Ketua Komisi I DPRD Kota Bima, Kepala Balai BPBPK Provinsi NTB, Kalak BPBD Kota Bima, serta perangkat daerah terkait.

Melalui kegiatan ini diharapkan terbangun sinergi yang semakin kuat antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat dalam memperkuat sistem pengelolaan sampah yang modern, efektif, dan berkelanjutan guna mewujudkan Kota Bima yang bersih, sehat, dan nyaman bagi masyarakat. (RED)