Imbas Pemotongan Dana Transfer Pusat, Pemkot Bima Minta OPD Tingkatkan PAD. Senin 13/10/2025.
Kota Bima, Realita NTB.- Imbas pemotongan Dana Transfer Pusat, Pemerintah Kota Bima mendorong seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk bekerja lebih optimal dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Langkah ini diambil sebagai respons atas menurunnya dana transfer dari pemerintah pusat pada tahun anggaran 2025.
Hal ini dikatakan oleh Walikota Bima H. Arahman H. Abidin SE saat di konfirmasi Wartawan di Pemkot Bima Senin 13/10/2025.
Orang nomor satu di Kota Bima usai Rakor di ruangan Rapat Pemkot Bima, menegaskan meski kondisi fiskal daerah mengalami kekurangan, tentu harus diperkuat melalui peningkatan sumber-sumber pendapatan lokal.
Semisal meningkatkan pajak warung makan perhotelan, pertokoan dan serta potensi pendapatan lainnya dalam meningkatkan PAD di Daerah Kota Bima.
"Kita harus optimislah, meski kondisi Fiskal hanya cukup untuk membayar gaji saja. Tapi kita tetap mengoptimalkan potensi-potensi lainnya," ujarnya
Untuk mengoptimalkan kekurangan in juga, Walikota Bima akan membangun jaringan. Dengan demikian diminta untuk seluruh OPD untuk dapat meningkatkan PAD mengantisipasi kekurangan ini.
Mengenai rencana untuk menggabungkan beberapa OPD, pihaknya akan melakukan kajian dulu. Artinya tidak langsung mengambil tindakan, tentu melalui kajian lebih dulu. Ujarnya
"Kalau kita mau lakukan merjer, tentu harus melalui kajian. Kita tidak boleh bertindak tanpa Melawati kajian. Salah satu pointernya seberapa pengaruhnya terhadap kinerja dan pelayanannya, lalu evisiensi anngarannya berapa,"
Pikiran untuk melakukan merjer itu memang ada, tapi itu dikaji dulu lebih matang. Artinya tidak bisa dilakukan secara sembarang yang nanti akan membebani APBD, lebih-lebih berpengaruh pada kualitas pelayanan.
Karena keuangan Daerah di 2026 terbatas, tentu ini menjadi faktor penting untuk menentukan arah kebijakan itu. "Jika tidak hati-hati dalam penataan OPD, pastinya akan menghambat pelaksanaan program serta pelayanan di lingkup Pemerintah Daerah," ujarnya (RED)
0 Komentar